Departemen Keuangan
Republik Indonesia
Direktorat Jenderal
Pajak
Standard Operating
Procedures
TATA CARA PENERIMAAN
DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
Revisi :
Nomor : KPP30-0009
Tanggal : 13 Maret 2008
Halaman : 1 dari 5
A. Deskripsi :
Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penerimaan dan
pengolahan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
B. Dasar Hukum :
1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
536/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Penerimaan dan
Pengolahan Surat Pemberitahuan s.t.d.d. Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 82/KMK.03/2003
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-215/PJ/2001
tanggal 15 Maret 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pemberitahuan
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-49/PJ/2003
tanggal 12 Maret 2003 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan s.t.d.d. Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-36/PJ/2004
C. Surat Edaran Terkait : Tidak ada
D. Pihak yang Terkait :
1. Kepala Seksi Pelayanan
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
3. Pelaksana Seksi Pelayanan
4. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
5. Account Representative
6. Wajib Pajak
E. Formulir yang Digunakan :
1. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)
2. Surat Pemberitahuan Tahunan Elektronik (e-SPT)
3. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)
F. Dokumen yang Dihasilkan :
1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)
2. Surat Penolakan Surat Pemberitahuan Tahunan
3. Surat Permintaan Kelengkapan Surat Pemberitahuan Tahunan
4. Surat Pengantar Penerusan Surat Pemberitahuan Tahunan ke
KPP lain
5. Register Harian Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan
6. Formulir-formulir lain seperti yang disebutkan dalam
Lampiran V Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-49/PJ/2003 tanggal 12
Maret 2003 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan s.t.d.d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-36/PJ/2004
G. Prosedur Kerja :
1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan /e-SPT baik langsung
maupun melalui Pos/Ekspedisi ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima SPT Tahunan
yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak dan SPT Tahunan yang disampaikan
melalui Pos/Ekspedisi. Untuk SPT Tahunan Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP
lain yang diterima secara langsung harus ditolak sedangkan yang melalui
Pos/Ekspedisi diteruskan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
dengan Surat Pengantar.
3. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mengecek kelengkapan SPT
berdasarkan ketentuan:
a. Untuk SPT Tahunan lengkap, dilanjutkan dengan merekam
data SPT Tahunan atau kelengkapannya, menerbitkan BPS/LPAD, menyampaikan
langsung atau mengirimkan BPS ke Wajib Pajak atau kuasanya, menggabungkan LPAD
dengan SPT Tahunan atau dokumen kelengkapannya.
b. Untuk SPT Tahunan tidak lengkap yang diterima langsung
harus ditolak sedangkan yang melalui Pos/Ekspedisi diteruskan ke Wajib Pajak
dengan disertai Surat Penolakan SPT Tahunan.
c. Untuk SPT Tahunan tidak lengkap diterima dibuatkan Surat
Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan, yang disampaikan secara langsung atau
dikirimkan ke Wajib Pajak.
4. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu meneruskan konsep Surat
Pengantar Penerusan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak lain, Surat Penolakan
SPT Tahunan, dan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan ke Kepala Seksi
Pelayanan, serta meneruskan SPT Tahunan beserta Register Harian Penerimaan SPT
Tahunan ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
5. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani konsep
surat yang diterima. Proses atas surat yang telah ditandatangani dilanjutkan
dengan penatausahaan dokumen dan penyampaian dokumen oleh Pelaksana Seksi
Pelayanan melalui Subbagian Umum dengan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP.
6. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi merekam
elemen-elemen SPT Tahunan dan membuat Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari
Laporan Keuangan Wajib Pajak, mencetak Lembar Penelitian SPT Tahunan untuk SPT
Tahunan Unbalance serta menggabungkannya dengan SPT Tahunan yang bersangkutan
(selanjutnya diproses dengan SOP Tata Cara Himbauan Perbaikan Surat
Pemberitahuan (SPT)), kemudian mengirim SPT Tahunan/Kelengkapan Data Surat
Pemberitahuan Tahunan yang sudah direkam ke Pelaksana Seksi Pelayanan.
7. Account Representative melakukan penelitian sesuai dengan
ketentuan dan memproses SPT yang terdapat kesalahan matematis dan/atau
terlambat disampaikan/dibayar berdasarkan data hasil perekaman SPT. Dalam hal
terdapat kesalahan matematis, Account Representative membuat Surat Himbauan
(SOP Tata Cara Himbauan Perbaikan Surat Pemberitahuan) sedangkan dalam hal
terjadi keterlambatan penyampaian/pembayaran SPT, Account Representative
menerbitakan STP (SOP Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)).
8. Pelaksana Seksi Pelayanan meneruskan SPT Tahunan yang
termasuk Surat Pemberitahuan Tahunan Lebih Bayar untuk diproses dengan SOP Tata
Cara Pemeriksaan.
9. Proses selesai.
SUMBER : SOP DJP 2009
